ISLAM & IPTEK

Baku Beking Pande Dalam Kajian Islam & Iptek
 
IndeksIndeks  PortalPortal  FAQFAQ  PencarianPencarian  PendaftaranPendaftaran  AnggotaAnggota  GroupGroup  Login  Forum JatonForum Jaton  Dunia Mualaf VidioDunia Mualaf Vidio  KristologiKristologi  Mesjid KitaMesjid Kita  Sain & Qur'anSain & Qur'an  Alam SemestaAlam Semesta  Jalan LurusJalan Lurus  Belajar Qur'anBelajar Qur'an  Mengaji ( Iqra' )Mengaji ( Iqra' )  Jaton SilaturachmiJaton Silaturachmi  

Share | 
 

 Kebebasan Bukan Merusak Agama

Go down 
PengirimMessage
Admin
Admin


Jumlah posting : 271
Join date : 31.01.08

PostSubyek: Kebebasan Bukan Merusak Agama   Thu Jan 31, 2008 3:11 pm

Kebebasan Bukan Merusak Agama



Kaum pendeta aksi-dukung ajaran Ahmadiyah yang menodai Islam.
JAKARTA -- Dengan dalih kebebasan beragama, seseorang atau kelompok tidak boleh membuat suatu ajaran yang menyinggung atau merusak keyakinan agama lain. Hal ini ditegaskan oleh anggota Komisi Nasional Hak Asasi manusia (Komnas HAM), Saharudin Daming, kepada Republika, tadi malam.
Pembelaan Komnas HAM selama ini kepada Ahmadiyah, lanjut Saharudin, atas dasar perlindungan dari tindak kekerasan bukan atas dasar kebebasan beragama. ''Soal kebebasan beragama, seseorang bebas memilih namun tidak bebas menyimpang apalagi merusak suatu agama,'' tuturnya.
Diingatkan pula, aturan HAM tidak sepenuhnya bisa diterapkan mengingat ada sifat HAM yang harus menyesuaikan diri dengan kultur dan nilai yang berlaku di suatu negara (paternalistik relatif).
Jadi, bagi orang atau kelompok yang melarang majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa sesat bagi Ahmadiyah, pun dianggap Saharudin justru yang melanggar HAM. ''Menurut saya, langkah MUI dengan mengeluarkan fatwa itu justru untuk menegakkan HAM,'' tegas Saharudin.
Forum Umat Islam (FUI) juga menegaskan, konstitusi menjamin kebebasan beragama bukan perusakan agama. Karenanya, negara wajib melindungi umat Islam dari perusakan dan penodaan agama Islam oleh siapapun termasuk yang dilakukan Ahmadiyah. ''Ajaran Ahmadiyah pun jika dibiarkan, bisa menimbulkan konflik horizontal,'' kata Sekretaris Jenderal FUI, M Al Khaththath.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi, memandang, pemerintah tidak tegas menggunakan kewenangan dan kekuatannya untuk membendung pengaruh gerakan Ahmadiyah di sejumlah daerah. ''Tidak akan ada konflik horizontal asalkan pemerintah menerapkan keputusannya. Kalau cuma bilang saja, ya ribut,'' katanya.

Rapat Bakorpakem
Rapat penentuan nasib ajaran Ahmadiyah oleh Badan Koordinasi Pengawas Aliran dan Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem), akan digelar hari ini (8/1), di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta. Agenda ini diungkapkan Ketua Bakorpakem, Whisnu Subroto, kepada Republika.
Pada Jumat (28/12) lalu, MUI kembali menyerahkan lampiran fatwa sesat Ahmadiyah kepada Kejakgung. Fatwa tersebut diperkuat barang bukti kesesatan ajaran yang disebarkan oleh nabi mereka, Mirza Ghulam Ahmad, asal India, yang disebut-sebut sebagai boneka Inggris saat menjajah India. Lampiran barang bukti itu antara lain keputusan ulama sedunia yang menyatakan Ahmadiyah bukan bagian dari Islam dan hasil pembedahan kitab suci umat Ahmadiyah, yaitu Tadzkirah.
Menjelang rapat Bakorpakem tersebut, kemarin terjadi aksi sejumlah orang ke Gedung Kejaksaan Agung (Kejakgung) di Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta. Mereka mengatasnamakan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKBB) yang mendukung eksistensi Ahmadiyah dan mengecam fatwa sesat dari MUI.
Dalam demo tersebut, terlihat yang menggunakan seragam pendeta, pastor, hingga biarawati. Jauh hari sebelumnya, kaum Nasrani yang marak dengan kasus pemurtadan umat Islam di Indonesia, itu memang lantang mendukung Ahamdiyah. Ikut dalam barisan mereka, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jaringan Islam Liberal (JIL), dan Yayasan Anand Asram. Sementara di Bandung, Jawa Barat, Aliansi Umat Islam (Alumni) yang terdiri dari 47 ormas, OKP, dan partai Islam, mengultimatum pemerintah untuk segera melarang Ahmadiyah di Indonesia paling lambat Kamis (10/1) atau bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1429 Hijriyah. Mereka pun siap megambil langkah hukum.
Ahmadiyah baik Qadiyani maupun Lahore diangap mereka sebagai gerakan sesat yang mengatasnamakan Islam. ''Pemerintah harus tegas melarang ajaran ini, seperti terhadap ajaran sesat lainnya, sehingga tidak ada benturan-benturan di masa mendatang,'' tandas Achmad Kusnadi, aktivis Alumni. zam/ant (RioiL)

Kaum pendeta aksi-dukung ajaran Ahmadiyah yang menodai Islam.
JAKARTA -- Dengan dalih kebebasan beragama, seseorang atau kelompok tidak boleh membuat suatu ajaran yang menyinggung atau merusak keyakinan agama lain. Hal ini ditegaskan oleh anggota Komisi Nasional Hak Asasi manusia (Komnas HAM), Saharudin Daming, kepada Republika, tadi malam.
Pembelaan Komnas HAM selama ini kepada Ahmadiyah, lanjut Saharudin, atas dasar perlindungan dari tindak kekerasan bukan atas dasar kebebasan beragama. ''Soal kebebasan beragama, seseorang bebas memilih namun tidak bebas menyimpang apalagi merusak suatu agama,'' tuturnya.
Diingatkan pula, aturan HAM tidak sepenuhnya bisa diterapkan mengingat ada sifat HAM yang harus menyesuaikan diri dengan kultur dan nilai yang berlaku di suatu negara (paternalistik relatif).
Jadi, bagi orang atau kelompok yang melarang majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa sesat bagi Ahmadiyah, pun dianggap Saharudin justru yang melanggar HAM. ''Menurut saya, langkah MUI dengan mengeluarkan fatwa itu justru untuk menegakkan HAM,'' tegas Saharudin.
Forum Umat Islam (FUI) juga menegaskan, konstitusi menjamin kebebasan beragama bukan perusakan agama. Karenanya, negara wajib melindungi umat Islam dari perusakan dan penodaan agama Islam oleh siapapun termasuk yang dilakukan Ahmadiyah. ''Ajaran Ahmadiyah pun jika dibiarkan, bisa menimbulkan konflik horizontal,'' kata Sekretaris Jenderal FUI, M Al Khaththath.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi, memandang, pemerintah tidak tegas menggunakan kewenangan dan kekuatannya untuk membendung pengaruh gerakan Ahmadiyah di sejumlah daerah. ''Tidak akan ada konflik horizontal asalkan pemerintah menerapkan keputusannya. Kalau cuma bilang saja, ya ribut,'' katanya.
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user http://islamiptek.forumotions.net
 
Kebebasan Bukan Merusak Agama
Kembali Ke Atas 
Halaman 1 dari 1
 Similar topics
-
» Knalpot racing bisa merusak mesin dan memperpendek usia motor..???
» Knalpot standar merusak rantai keteng?? bener gak sih??
» [share] Caraku terhindar 100% dari Virus PC & Notebook ( No Deep Freeze )
» Ninja 250r bersama moGe
» BT 90,.. 150/60,.. ada yang minat gak,.. gw jual blakang doank nih,.. baru yak,.. bukan second,..

Permissions in this forum:Anda tidak dapat menjawab topik
ISLAM & IPTEK :: BERITA DUNIA ISLAM :: Nasional-
Navigasi: